Sosial Demokratis Dalam 36 Tesis

Oleh: Thomas Meyer
Tesis 1: Sosialisme demokratis adalah sebuah asas bagi pembentukan suatu tatanan politik dan sosial yang di dalamnya semua orang akan memiliki kebebasan yang sama di semua bidang kehidupan melalui solidaritas dan organisasi masyarakat.  Tesis 2: Sistem ekonomi kapitalis juga membagi-bagi masyarakat menjadi berkelas-kelas. Pembagian ini, memang benar, tidak lagi merupakan ikatan turun-temurun dan berdasarkan hukum, tetapi sesungguhnya ada dan efektif. Di dalam sistem ini, janji kebebasan, persamaan dan persaudaraan terwujudkan hanya bagi golongan minoritas saja, yakni kelas kaya. Mayoritas besar, yakni kelas tak kaya, lagi-lagi mendapati diri mereka sendiri dalam keadaan tetap tergantung, tak sama derajat, tercampakkan. Tesis 3: Kaum borjuis tidak melaksanakan konsep konstitusi liberal secara tuntas hingga tercapai demokrasi paripurna. Di hampir seluruh negeri Eropa, kaum borjuis mendukung sistem parlementer yang tidak menghitung suara para warga negara; tolok-ukurnya adalah pendapatan dan harta kekayaan. Tesis 4: Di bawah kapitalisme, sebagian terbesar dari kelas tak berharta kekayaan tidak mempunyai kebebasan, persamaan hak, dan bagi mereka tak ada persaudaraan. Dengan pembagian kelas baru itu, program liberal pasti gagal sebagai sebuah program untuk masyarakat secara keseluruhan. Sosialisme adalah jawaban historis terhadap kontradiksi tersebut. Dengan konsisten sosialisme menuntut terwujudkannya sebuah masyarakat yang didasarkan atas kemerdekaan yang sama rata dan solidaritas antara semua warganya, dan membebaskan masyarakat itu dari segala hambatan yang diakibatkan oleh pemilikan harta kekayaan. Sosialisme mencita-citakan kemerdekaan bagi semua orang melalui solidaritas dan organisasi masyarakat. Tesis 5: Obyek sosialisme adalah menerjemahkan hak menentukan nasib sendiri bagi semua orang ke dalam realitas. Apabila orang terus-menerus sibuk bertikai satu sama lainnya, kebebasan tidak dapat menjadi suatu realitas bagi semuanya karena yang paling kuatlah bakal menang. Kebebasan yang sama hanyalah mungkin ada, apabila solidaritas ada di antara orang-orang itu. Penghapusan rintangan-rintangan hukum saja tidaklah cukup untuk menjamin hak-hak yang sama. Rintangan-rintangan itu dapat digantikan oleh hak-hak istimewa yang baru. Hak milik pribadi atas alat-alat produksi terbukti merupakan suatu hak istimewa yang menghambat kebebasan. Oleh karena itu hak istimewa tersebut harus dihapuskan. Hak-hak yang sama dan kesempatan nyata untuk menentukan nasib sendiri seseorang mensyaratkan pembagian adil barang yang dihasilkan bersama dan hak bagi semua orang untuk ikut menyatakan pendapat dalam soal-soal kepentingan bersama. Kedua tujuan ini hanya dapat dicapai melalui organisasi sosial. Tesis 6: Sistem ekonomi kapitalis sendiri menjurus menimbulkan kontradiksi antara janjinya akan kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan dan situasi aktual pekerja. Sosialisme mencita-citakan suatu tatanan ekonomi dan sosial baru. Ciri-ciri tatanan ini adalah perencanaan ekonomi yang berorientasikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan peran-serta kaum pekerja dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Tesis 7: Dengan kemajuan teknologi masyarakat yang terus berlangsung, perampungan proses industrialisasi dipandang sebagai prasyarat sejati bagi sosialisme. Di bawah pengaruh Marx, kedua prinsip bagi struktur politik perekonomian sosialis itu diutarakan dalam rumusan berikut, yang ternyata tetap berlaku selama kurun waktu berikutnya yang cukup lama: "Hanya transformasi hak milik pribadi kapitalis atas alat-alat produksi - tanah, pertambangan, bahan baku, peralatan dan mesin, angkutan - menjadi harta milik bersama, dan pengubahan produksi menjadi produksi sosialis yang dikelola untuk dan oleh masyarakatlah yang dapat menjamin bahwa unit industri besar dan produktivitas kerja yang terus-menerus meningkat itu akan berubah artinya bagi kelas-kelas yang sampai kini dihisap: dari sumber kesengsaraan dan penindasan menjadi sumber kesejahteraan yang paling luas dan penyempurnaan yang menyeluruh dan selaras. (Program Erfurt dari SPD, 1891). Tesis 8: Konsep sosialisme yang didasarkan pada penyelesaian indutrialisasi menimbulkan paham Eropa-sentris yang menonjol di dalam gerakan sosialis yang mendominasi pikiran sosialis hingga sekarang. Tesis 9: Asas-asas sosialis tentang "pemilikan umum" dan "produksi untuk dan oleh masyarakat" tidak dirumuskan sebagai sebuah rencana yang dapat dipraktikkan oleh masyarakat. Di dalam gerakan sosialis asas-asas ini cendrung lebih banyak dipandang sebagai lambang yang menunjukan arah reorganisasi ekonomi dan sebagai landasan bagi suatu perekonomian sosialis. Tesis 10: Satu-satunya kesempatan bagi para anggota masyarakat ekonomi lemah untuk mencapai kebebasan yang sama adalah mengembangkan semangat solidaritas dan menghimpun diri ke dalam perserikatan. Dengan kekuatan jumlah mereka dan persatuan mereka, mereka harus menentang hak-hak istimewa kelas berharta kekayaan. Sebagai kekuatan yang terorganisasi mereka dapat mempergunakan pengaruh terhadap negara. Dengan demikian negara dapat menjadi sebuah alat yang mengabdi masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah negara demokratis dapat mengubah kondisi kehidupan di dalam industri dan masyarakat. Dengan menjadi terorganisasi, para anggota masyarakat yang lemah dapat menjamin terselenggarakannya kekuasaan atas negara yang mereka perlukan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Tesis 11: Solidaritas memainkan peran amat penting dalam perjuangan sosialis untuk pembebasan dan dalam konsepnya bagi pembentukan sebuah masyarakat yang adab. Hanya apabila masing-masing orang menunjukan rasa tanggung jawab terhadap lain-lainnya di dalam upaya mereka memperbaiki kondisi hidup mereka, dan hanya apabila masing-masing orang bertindak sesuai dengan itu atas kemauan sendiri, maka kebebasan dan persamaan bagi semuanya dapat dicapai. Ikhtisar : (Tesis 1-11)  Sosialisme sejak semula berarti cita-cita akan kebebasan yang sama di semua bidang kehidupan dan pembagian yang adil kekayaan masyarakat melalui solidaritas dan organisasi sosial. Pembaruan masyarakat itu berorientasi kepada tujuan-tujuan berikut ini: * negara yang berdemokrasi dengan tanggung jawab terhadap masyarakat * hak warga untuk berperan serta atas dasar yang sama dalam pembuatan keputusan di pabrik-pabrik, dan * koordinasi sosial pembangunan ekonomi. Penerapan praktik program sosialis itu bertumpu pada tiga sokoguru, yakni: * organisasi sebuah partai politik sebagai landasan bagi pembaruan unsur-unsur dasar masyarakat dan penerapan asas-asas sosialis di masa depan; * pengadaan serikat-serikat buruh untuk memberi kaum pekerja, sekalipun di dalam kondisi-kondisi yang ada, kekuasaan untuk merundingkan dan memperbaiki kondisi kerja dan hidup mereka; * pengadaan koperasi-koperasi produksi dan konsumsi mendahului dalam skala kecil, terwujudnya cara hidup dan kerja sosialis. Ini pun dimaksudkan untuk menghasilkan perbaikan segera dalam kondisi hidup. Tesis 12: Berlawanan dengan semua konsep sebelumnya, marxisme mengaku sebagai "sosialisme ilmiah". Penambahan dan perubahan khusus pada gagasan sosialisme yang sudah ada tidaklah sepenuhnya penambahan dan perubahan pada hakikat tujuannya. Penambahan dan perubahan itu dipusatkan pada jaminan bahwa sosialisme merupakan suatu keharusan sejarah yang pada umumnya tidak tergantung dari kemauan rakyat. Tesis 13: Tiadanya sebuah konsep khusus dan konsisten bagi pembangunan suatu masyarakat sosialis tidak merupakan hambatan terhadap perjuangan dari-hari-ke-hari kaum sosialis-demokrat. Serikat-serikat buruh dan partai berjuang untuk memperbaiki situasi yang ada. Tetapi kekurangan ini justru menjelaskan mengapa tidak ada hubungan yang meyakinkan antara kerja praktis dari-hari-ke-hari kaum sosialis dan tujuan sosialis mereka. Tesis 14: Unsur revisionis berkembang di dalam tubuh gerekan buruh sosialis pada peralihan ke abad ke-20 ketika kesenjangan antara teori dan praktik sosialis menjadi melebar. Para penganjurnya berupaya menutup kesenjangan itu dengan menyusun batasan-batasan yang jelas tentang dalil-dalil teori fundamental dan dengan menghubungkannya secara realistis pada perkembangan nyata masyarakat. Revisionisme tidak antimarxis. Revisionisme bersikap kritis terhadap unsur-unsur marxisme yang menghalang-halangi kerja pembaharuan yang konstruktif dan menegaskan kembali unsur yang berkecendrungan menunjang pembaruan. Tesis 15: Perbedaan nyata antara sosialisme demokrasi dan komunisme terletak pada fakta bahwa sosialisme demokratis memandang demokrasi itu sendiri sebagai nilai yang menjadi tujuan sosialisme untuk diperluas ke seluruh bagian masyarakat, tetapi sama sekali tidak untuk dihapuskan. Di lain pihak, komunisme membenarkan kediktatoran proletariat dengan keharusan historis sosialisme yang dinyatakan oleh Marx. Kaum komunis ingin menegakkan kediktatoran tersebut sebagai pengganti demokrasi sampai tiba waktunya ketika masyarakat tanpa kelas telah terbentuk. Tak satu pihak pun menyangkal sosialisasi alat produksi dan keabsahan marxisme. Ikhtisar: (Tesis 12-15) Pengenalan (identifikasi) diri sosialisme demokratis di Jerman timbul dari pertentangan antara marxisme dan revisionisme maupun antara sosialisme dan marxisme-leninisme. Pertentangan antara revisionisme dan marxisme di dalam gerakan sosialis memperkuat kemungkinan-kemungkinan bagi pembaruan sosialis di dalam masyarakat yang kompleks, sekaligus keterbatasan yang menghalanginya. Maka menjadi jelas bahwa keruntuhan kapitalisme tidak harus dipertimbangkan. Suatu revolusi dapat menghilangkan perintang-perintang tak-demokratis terhadap perkembangan masyarakat, tetapi pembangunan suatu masyarakat sosialis memerlukan pengubahannya secara bertahab. Rakyat harus setahab demi setahab memperoleh kesempatan-kesempatan baru bagi penentuan nasib sendiri. Proses perubahan itu harus mereka alami sendiri.  Setiap tahap dalam pelaksanaan kebijakan politik sosialis harus memperbesar kebebasan, persamaan dan solidaritas mereka. Sosialisme bukanlah suatu rencana yang sudah jadi bagi masyarakat, tetapi sebuah asas yang mengatur demokratisasi masyarakat secara luas menyeluruh. Selama kaum sosialis-demokrat ditindas dan dipencilkan, hanya minoritas saja yang cendrung ke revisionisme. Usul-usul yang lebih radikal muncul untuk mempertinggi semangat juang gerakan dan secara berangsur-angsur revisionisme menjadi landasan bagi mayoritas anggota partai. Pertentangan antara sosialisme demokratis dan marxisme-leninisme membagi gerakan buruh internasional menjadi dua kubu.  Kaum komunis menyimpulkan dari "sosialisme ilmiah" hak mendominasi partai melalui suatu pimpinan yang sadar (sentralisme demokratis), dan melalui partai mendominasi negara di bawah sistem sosialis (kediktatoran proletariat) tanpa pembatasan. Kediktatoran suatu elite yang "sadar" adalah inti komunisme. Tetapi dalam hal sosialisme demokratis, adalah demokrasi yang menjadi inti dan prasyarat bagi sosialisme. Kaum komunis mengartikan sosialisme sebagai pemilikan (penguasaan) oleh negara plus perencanaan sentral. Kaum sosialis-demokrat merumuskan sosialisme sebagai demokratisasi paripurna masyarakat. Bagi mereka setiap tahab dalam pelaksanaan kebijakan politik sosialis harus berupa tahab yang sudah direncanakan menuju kebebasan dan persamaan yang lebih besar seperti yang dihasratkan oleh mayoritas. Ini harus menjadi tolok ukur bagi pemilihan sarana dalam mengupayakan perubahan sosialis. Tesis 16: Penegakan sosialisme semata-mata tergantung kepada kesediaan mayoritas untuk memperjuangkan tujuan-tujuan mereka karena keyakinan dan dengan waspada mempertahankan yang sudah dicapai. Hasil-hasil yang sudah dicapai itu selalu berada dalam bahaya. Tesis 17: Sosialisme adalah suatu proses yang menuntut kerja keras yang tujuan-tujuannya bila dicapai hanya mempertimbangkan hasil yang kurang sempurna dan sedang-sedang saja. Karena itu diperlukan program yang konkret. Tingkat upaya mencapai hasil yang mendekati asas-asas sosialis dibatasi tidak hanya oleh kekuasaan politik tetapi juga oleh perlawanan sosial dan kondisi ekonomi. Tesis 18: Suatu program sosialis yang semata-mata diperuntukan bagi kelas pekerja tidak mungkin akan diterima di dalam suatu masyarakat yang berdiferensiasi sosial yang di dalamnya kaum buruh tidak merupakan mayoritas. Program sosialis harus mengabdi kepentingan golongan-golongan penduduk yang lebih luas. Tidaklah cukup mengatakan bahwa persesuaian nyata dengan kepentingan golongan-golongan tersebut sangatlah perlu. Persesuaian itu harus secara meyakinkan tampak jelas bagi mereka. Partai sosialisme demokratis harus menjadi partai rakyat. Tesis 19: Tujuan-tujuan sosialis dapat dibenarkan menurut pelbagai cara. Tidak ada artinya ataupun tak ada manfaatnya bagi suatu tujuan politik menilai motif yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Untuk menjamin derajat identitas politik setinggi mungkin dan untuk menghormati kepercayaan pribadi kaum sosialis, semua motif harus mempunyai kedudukan yang sama di dalam partai. Tesis 20: Tanpa demokrasi tak akan mungkin ada sosialisme. Kekuasaan berdasarkan hukum dan kebebasan mengemukakan kritik dan menentang sistem yang tengah berkuasa adalah hal-hal yang esensial bagi setiap masyarakat yang layak bagi manusia. Manakala demokrasi dihancurkan, maka kebebasan tak akan ada lagi. Kepentingan kaum pekerja tak dapat lagi dilindungi dengan efektif. Serikat buruh menjadi lumpuh. Tesis 21: Hanya di dalam suatu perekonomian campuran dengan perlengkapan pengambilan-keputusan yang demokratis di semua tingkat akan mungkin dijalin erat kebebasan, persamaan dan efisiensi ekonomi dengan hasil nyata. Asas-asas pasar dan perencanaan, hak milik swasta yang terkendalikan dan pengendalian oleh negara atas alat produksi, dengan demikian dapat digabungkan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan politik ekonomi sosialis. Ikhtisar: (Tesis 16-21) Dorongan awal mula sosialisme demokratis, yang bertujuan menciptakan sebuah masyarakat yang berkebebasan sama atas dasar solidaritas, tetap menjadi unsur pokok gerakan tersebut hingga kini. Kaum sosialis-demokrat telah berulang kali dipaksa oleh pengalaman sejarah untuk memikirkan kembali jalan-jalan yang mereka tempuh guna mencapai tujuan ini. Ini menghasilkan perubahan-perubahan dan batasan yang lebih tepat mengenai jalan yang harus ditempuh, dan dalam beberapa hal berupa perubahan drastis. Sosialisme bukanlah sebuah model yang sudah dibuat tinggal pasang saja bagi masyarakat sehingga dapat dilaksanakan begitu saja. Asas-asasnya, walaupun selalu masih tetap belum sempurna, harus diterapkan dalam praktik setahap demi setahap karena menghadapi perlawanan dari banyak kalangan yang berbeda-beda.  Perubahan sosialis harus selalu dimulai dari situasi yang berlaku. Suatu program yang tak realistis dapat mengorbankan gelora hati rakyat, tetapi kenyataan bahwa program demikian tidak dapat dipraktikan sudah pasti akan menimbulkan kekecewaan di kemudian hari dan mengakibatkan rakyat berpaling dari sosialisme. Di kalangan penduduk yang terdiri dari banyak kelompok sosial yang berbeda-beda, sebuah partai sosialis yang berjuang untuk memenangkan dukungan dari mayoritas penduduk itu hanya akan dapat berhasil apabila menjadi sebuah partai rakyat. Partai ini harus memadukan kepentingan dan kebiasaan beberapa lapisan sosial. Dalam upaya mencapai tujuan ini, partai tersebut harus juga memahami secara benar bahwa tujuan-tujuan sosialis dapat ditegakkan pada keyakinan pribadi yang berbeda-beda.  Jadi, untuk menjamin jangkauan seluas mungkin identitas politik dan untuk menghormati keyakinan keagamaan setiap orang, hendaknya jangan ditentukan satu dasar pemikiran tunggal. Demokrasi adalah jalan yang harus ditempuh dan sekaligus sebagian dari tujuan kebijakan politis sosialis. Demokrasi adalah demi kepentingan kaum pekerja. Demokrasi memungkinkan mayoritas mempengaruhi pengambilan keputusan dan menjamin bahwa serikat buruh dapat mengurus kepentingan mereka tanpa halangan. Di dalam perekonomian yang dinasionalisasi dan dikendalikan dari pusat, kebebasan, persamaan hak dan efisiensi ekonomi berada dalam bahaya besar. Kebijakan politik ekonomi sosialis memerlukan peran serta demokratis kaum pekerja dalam pengambilan semua keputusan pada semua tingkat industri. Dengan perkataan lain, kebijakan itu menuntut demokrasi industri. Di dalam sistem seperti itu, hak milik swasta yang dikendalikan dapat secara bijak dijalin dengan hak milik umum dan koperasi. Tesis 22: Program Godesberg mencakup pengalaman-pengalaman sosialisme demokratis selama hampir seratus tahun sejak kelahirannya di Jerman dan membentuk pengalaman-pengalaman itu menjadi sebuah identitas sosialis yang baru dan tetap. Program ini melambangkan ditinggalkannya secara resmi oleh sosialisme demokratis harapan-harapan tak realistis pada masa awalnya. Program Godesberg menegakkan keselarasan antara program partai dan tugas pelaksanaannya. Program ini berpegang teguh pada tujuan mengubah masyarakat secara mendasar dengan dilandasi nilai-nilai dasar kebebasan, persamaan dan solidaritas. Program Godesberg tidak lagi dimaksudkan sebagai satu upaya besar untuk mengubah sistem tetapi sebagai suatu proses pembaruan yang terus berlanjut. Tesis 23: Nilai-nilai fundamental sosialisme demokratis ialah kebebasan, keadilan dan solidaritas. Makna, kedudukan sama, dan tuntutan pengakuan keabsahan nilai-nilai tersebut di dalam semua lingkungan kehidupan, menentukan hakikat sosialisme demokratis. Tujuannya adalah demokrasi paripurna, demokrasi sebagai cara hidup. Segala cara dan sranan memberi bentuk masyarakat harus berorientasikan kepada tujuan ini. Tesis 24: Titik-temu nilai-nilai fundamental dan tujuan-tujuan fundamental adalah prasyarat bagi aksi bersama di pihak kaum sosialis-demokrat. Motif yang berbeda-beda bisa diberikan untuk nilai-nilai fundamental; motif itu boleh jadi bersifat religius, filosofis atau humanis. Untuk mencapai tingkat identitas politik seluas mungkin, dan untuk menghormati keyakinan agama, partai Sosialis-Demokrat memperlakukan semua motif itu sama derajat. Tesis 25: Nilai-nilai fundamental harus diungkapkan dalam istilah-istilah konkret jika nilai-nilai itu harus menjadi kriteria bagi aksi politik. Syarat-syarat fundamental bagi sebuah masyarakat yang layak untuk manusia menentukan nilai-nilai fundamental ditinjau dari sudut pengalaman sejarah. Syarat-syarat ini menetapkan kondisi-kondisi organisasi yang bila tidak ada sosialisme demokratis tidak dapat dilaksanakan: demokrasi sebagai cara hidup umum, penghapusan setiap bentuk kediktatoran, kesempatan sama dalam pendidikan, pendorongan bagi terciptanya kehidupan (majemuk) yang berlaku di semua komunitas, dan solidaritas international. Tesis 26: Negara demokratis tidak hanya merupakan cara terbaik untuk mewujudkan kebijakan politik yang didukung oleh mayoritas, negara itu sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari sosialisme demokratis. Negara demokratis menjamin persamaan dan kebebasan sebagai landasan politik dan melindungi hak kaum buruh untuk diwakili. Tesis 27: Sosialisme demokratis tidak berupaya mengadakan hak-hak istimewa baru, juga tidak memberikan keistimewaan kepada kelompok sosial khusus mana pun. Sosialisme demokratis melayani kepentingan semua orang yang menghasratkan hak-hak yang sama, maka harus mencari dukungan di kalangan semua golongan masyarakat yang dapat menyetujui program demikian. Di dalam sebuah masyarakat yang mempunyai banyak lapisan tidaklah mungkin memenangkan dukungan mayoritas dengan cara apa pun lainnya. Partai Sosialis-Demokrat harus menjadi partai rakyat. Tesis 28: Sebuah tatanan sosial yang bertujuan memberi rakyat hak menentukan nasib sendiri yang lebih besar dan dengan demikian mengubah hidup mereka tidak dapat ditetapkan dari atas. Hanya apabila tatanan itu merupakan hasil pengalaman dan kondisi kehidupan rakyat, maka dapat diharapkan akan memperoleh dukungan penuh rakyat. Sosialisme demokratis harus terus-menerus memperhitungkan perlawanan kuat karena ia ditujukan menentang hak-hak istimewa yang ada. Sosialisme demokratis memerlukan dukungan sebuah gerakan yang kuat seluruh rakyat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kerja di lingkungan parlemen dan pemerintah saja tidaklah cukup. Tesis 29: Tujuan sosialisme demokratis adalah penentuan nasib sendiri dan tanggung jawab sosial. Tujuan ini hanya dapat dicapai dengan suatu perekonomian yang menggabungkan pelbagai bentuk hak milik dan sarana pengendalian (kontrol). Keputusan-keputusan di bidang ekonomi harus didemokratisasi sehingga rakyat yang terkena keputusan itu dapat sejauh mungkin berperan serta di dalamnya. Ikhtisar (Tesis 22-29) Program Godesberg Partai Sosialis-Demokrat Jerman tahun 1959 dan "Orientierungsrahmen" menggabungkan pengalaman sejarah dan wawasan sosialisme demokratis ke dalam sebuah konsep baru sosialisme. Sosialisme adalah asas bagi realisasi optimal nilai-nilai dasar kebebasan, keadilan dan solidaritas di dalam kondisi sosial tertentu. Nilai-nilai dasar ini merupakan tujuan sebuah masyarakat orang bebas dengan hak-hak sama yang hidup dalam solidaritas. Hak-hak istimewa akan digantikan oleh demokrasi di dalam semua sektor kehidupan. Pencapaian tujuan sosial ini hanya dapat diselesaikan oleh orang-orang yang penentuan nasib-sendirinya masih harus dicapai. Sosialisme adalah sebuah tugas permanen. Sosialisme hanya dapat dicapai secara bertahab dengan menyusun konsep-konsep konkret bagi bangunan-bangunan sosial alternatif yang ditetapkan oleh mayoritas rakyat dan diterapkan ke dalam praktik di bawah pengendalian demokratis.  Kondisi-kondisi baru yang timbul harus selalu diuji dalam segi pandangan nilai-nilai dasar tersebut di atas. Cara-cara yang ditempuh kebijakan politik sosial tidak ditetapkan sekali untuk selama-lamanya, tetapi harus dikembangkan di dalam setiap situasi sosial tertentu, dengan menggunakan nilai-nilai dasar sebagai kriteria. Bagi kaum sosialis, demokrasi itu sendiri sebuah tujuan, bukan karena demokrasi sendiri memenuhi tuntutan akan persamaan dan kebebasan tetapi karena demokrasi memungkinkan perubahan sosial dilakukan dengan tujuan demi kepentingan mayoritas. Penghormatan kepada hak-hak asasi manusia dan hak beroposisi politik merupakan unsur-unsur esensial demokrasi.  Pertimbangan-pertimbangan berdasarkan agama atau filsafat atau bahkan keputusan-keputusan lain keyakinan dapat menjadi alasan untuk berupaya mengejar tujuan-tujuan sosialisme demokratis. Suatu penilaian politik tentang hal-hal itu tidak diperlukan. Tujuan politik bersama mempersatukan rakyat dengan keyakinan yang berbeda-beda di dalam gerakan sosial-demokrat. Penentuan nasib-sendiri dan penjaminan kebutuhan meteri merupakan tujuan kebijakan politik ekonomi sosialis. Kedua hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan cara nasionalisasi atau perencanaan terpusat, tetapi dengan perekonomian yang mencakup keuntungan-keuntungan prakarsa yang berpola desentralisasi dan kesempatan pengendalian ekonomi menyeluruh maupun bentuk-bentuk pemilikan yang berbeda-beda. Apa yang esensial adalah demokratisasi pengambilan-keputusan ekonomi yang memberikan kepada rakyat peran serta sejati dan praktis dalam keputusan dan suatu bangunan ekonomi yang menjamin sediaan barang kebutuhan dan jasa yang memadai dan tanpa bersusah-payah. Tesis 30: Industrialisasi paripurna tidak harus menghasilkan sebuah masyarakat berprikemanusiaan. Sebagian dari pengaruh industrialisasi bertentangan dengan nilai-nilai dasar sosialisme demokratis, dan sebagian lainnya menghambat realisasi nilai-nilai tersebut. Masyarakat tidak boleh menjadi budak industri dan teknologi tetapi harus menguasainya sesuai dengan asas-asas prikemanusiaan. Tesis 31: Himpunan Sosialis Internasional memungkinkan partai-partai sosialis saling-tukar pengalaman dan memajukan solidaritas dan saling-bantu di kalangan mereka. Bangunan dan tujuannya memperhitungkan kenyataan bahwa nilai-nilai dasar sosialisme demokratis dicapai dengan cara-cara yang berlainan di negeri-negeri yang berlainan. Sosialisme demokratis ada dalam banyak bentuk, tergantung kepada tradisi dan kondisi masing-masing negeri. Tesis 32: Komunisme berlawanan dengan tujuan negeri-negeri sedang berkembang. Dengan asas kediktatoran partainya, komunisme menghalangi pengambilan-keputusan demokratis. Pada akhirnya komunisme tidak memenuhi kebutuhan rakyat yang tidak dapat bersuara menyatakan pendapat karena kritik dan pluralisme tidak diperbolehkan. Kebijakan politik pembangunan komunis mengandalkan militerisasi kaum buruh dan pengorbaan paksaan. Di seluruh dunia Uni Soviet lebih mengutamakan kepentingan strategisnya sendiri daripada kebutuhan pembangunan negeri-negeri Dunia Ketiga. Ia memajukan militerisasi dan memindahkan konflik Timur-Barat ke Dunia Ketiga. Tesis 33: Kebijakan politik perusahaan-perusahaan multinasional dan kebijakan politik neo-imperalis negeri-negeri industri terkemuka yang dimaksudkan untuk mempertahankan dominasi mereka atas perdagangan dunia berlawanan dengan tujuan-tujuan sosialisme demokratis. Kebijakan politik seperti itu menciptakan ketergantungan ekonomi dan ketakadilan, dan menghambat pembangunan demokratis. Tesis 34: Rezim-rezim otoriter selalu bertentangan dengan sosialisme demokratis walaupun mereka mempunyai dukungan massa atau bermaksud memenuhi kebutuhan massa. Sebenarnya mereka mencabut hak rakyat untuk menyatakan pendapat dan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri dan dengan demikian meniadakan martabat rakyat. Mereka tidak membolehkan rakyat merumuskan kepentingannya sendiri dan mempertahankannya. Itulah sebabnya mereka selalu cendrung menghindari kepentingan rakyat yang sebenarnya, walaupun maksud-maksud mereka mungkin berlainan. Tesis 35: Ada ratusan contoh untuk memperlihatkan bahwa kediktatoran militer menjadi sukses hanya dalam tahab awal ketika keputusan besar harus diambil. Tetapi ketika sampai kepada pelaksanaan keputusan itu dan timbul pertanyaan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah pembangunan, mereka gagal. Ini adalah karena di bidang kegiatan itu diperlukan memadukan pelbagai kepentingan yang berbeda-beda dan memotivasi rakyat untuk berpartisipasi di dalam pekerjaan itu dan mengembangkan prakarsa mereka sendiri. Ini hanya dapat dicapai atas dasar sukarela dengan meyakinkan rakyat akan perlunya tindakan-tindakan yang harus diambil. Tetapi karena kediktatoran militer mengandalkan penggunaan kekerasan, para pengemban kediktatoran ini tidak dapat membantu perkembangan partisipasi sukarela itu. Tesis 36: Sudah sejak lama ada gerakan sosial dan politik di Dunia Ketiga yang sebelum, selama dan sesudah kolonisasi berupaya mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan sosialisme demokratis. Penghormatan kepada hak sama derajat semua orang sampai kepada perlindungan martabat mereka dan penekanan pada nilai-nilai bersama dalam mengejar tujuan ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda di negeri-negeri Dunia Ketiga, tergantung kepada pelbagai tradisi mereka. Ikhtisar (Tesis 29-36): Gerakan-gerakan sosial dan konsep-konsep yang konsisten dengan sosialisme demokratis berkembang di negeri-negeri Dunia Ketiga, sebelum, selama dan sesudah era penjajahan. Hak sama bagi semua orang yang melaksanakan kebebasan mereka dan untuk melindungi martabat mereka, maupun kesadaran bahwa syarat-syarat ini tidak dapat terpenuhi tanpa solidaritas, semangat komunitas dan organisasi masyarakat, tercermin di dalam banyak gerakan sosial di Dunia Ketiga.  Karena sosialisme demokratis bertujuan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi penentuan nasib-sendiri manusia, maka paham ini bertentangan dengan semua gerakan yang, seperti fasisme atau paham otoriter, kediktatoran atau kediktatoran militer dengan pelbagai macam janjinya, membatasi hak-hak dan kebebasan individu. Semua paham itu, selain merupakan pengingkaran langsung terhadap hak-hak asasi manusia, pada akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan langsung mayoritas besar penduduk karena mereka mengingkari hak orang-orang ini untuk mengurus kepentingan sendiri masing-masing. Himpunan Sosialis Internasional adalah sebuah perserikatan partai-partai yang memperjuangkan perwujudan sosialisme demokratis. Atas dasar identitas bersama ini, tiap partai menentukan jalannya sendiri mengingat tradisi dan masalah nasional masing-masing